Jakarta, ElaborasiNews.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Selasa (23/09/2025). Salah satu pos terbesar dalam APBN tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi mencapai Rp 335 triliun.
Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun, sekitar Rp 223 triliun dialokasikan untuk MBG. Sektor kesehatan menyumbang Rp 24,7 triliun dan sektor ekonomi Rp 19,7 triliun.
Porsi ini menempatkan MBG jauh lebih besar dibandingkan program pendidikan lainnya, seperti beasiswa Rp 57,7 triliun atau tunjangan untuk guru non-PNS, ASN daerah, dan dosen non-PNS senilai Rp 91,4 triliun.
Dana MBG mayoritas digunakan untuk pengadaan makanan dengan nilai Rp 261 triliun. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 3,8 triliun, belanja modal Rp 3 triliun, serta bantuan pangan bergizi bagi siswa sebesar Rp 34 triliun.
Ibu hamil, menyusui, dan balita mendapat alokasi Rp 3,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pengawasan, dan Rp 3,8 triliun untuk pelatihan tenaga gizi.
Menteri Keuangan Purbaya menyoroti belum optimalnya penyerapan anggaran oleh sejumlah kementerian dan lembaga.
“Kami akan memantau penyerapan anggaran sampai Oktober. Jika tidak maksimal, pemerintah mempertimbangkan pemindahan anggaran ke program yang langsung siap dirasakan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan keyakinannya bahwa serapan anggaran MBG dapat berjalan sesuai target.
“Kami optimistis penyerapan selesai tepat waktu. Saat ini ada sisa anggaran Rp 9,1 triliun yang belum digunakan dan kemungkinan tambahan kebutuhan sekitar Rp 50 triliun,” kata Dadan.
Ia menambahkan, Presiden telah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 100 triliun untuk mengantisipasi kekurangan anggaran MBG. (*)
