Jakarta, ElaborasiNews – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang lebih merata, inklusif, dan berkualitas. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (10/7/2025) di Jakarta.
Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa seluruh arah kebijakan Kemendikdasmen selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang, termasuk visi besar RPJPN 2025–2045 Indonesia Emas.
“Arah kebijakan Kemendikdasmen adalah mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata, melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pengelolaan tenaga pendidik, serta penguatan tata kelola dan vokasi,” ujar Mu’ti di hadapan anggota Komisi X.
Selain itu, Kemendikdasmen juga menaruh perhatian pada penguatan karakter bangsa dan pelestarian budaya, yang diwujudkan melalui pengembangan bahasa dan sastra. Program-program ini juga mendukung agenda pembangunan nasional di bidang ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
Dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen memperoleh pagu indikatif sebesar Rp33,65 triliun, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN. Dana tersebut dialokasikan untuk operasional kementerian, Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan, serta dukungan dari BLU dan PNBP.
Lebih lanjut, Mu’ti mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp67,67 triliun untuk mendukung berbagai program strategis pendidikan.
“Tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk memperkuat program wajib belajar 13 tahun, peningkatan mutu pengajaran, program kebahasaan dan kesastraan, pelatihan vokasi, serta pembukaan satuan kerja di Papua, Turki, dan Tawau,” jelas Mu’ti.
Mu’ti juga menyampaikan bahwa usulan ini telah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 7 Juli 2025. Ia menegaskan pentingnya percepatan transformasi pendidikan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Pendidikan bukan hanya sektor, tetapi fondasi masa depan bangsa. Kami berkomitmen memperjuangkan sistem pendidikan yang adaptif dan bermutu,” tegasnya.
Sementara itu, Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan persetujuan atas dua usulan pagu tambahan.
“Komisi X menyetujui usulan tambahan pagu indikatif RAPBN TA 2026 sebesar Rp67.672.952.482 dan Rp3.439.452.797,” ujarnya.
Dukungan dari DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pendidikan dasar dan menengah akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan. *
