Elaborasi News – Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi menyampaikan niat negaranya untuk mengakui Negara Palestina dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025. Jika terlaksana, ini akan menjadi langkah simbolis besar sebagai negara Barat utama pertama yang mengakui kedaulatan Palestina
Tujuan dan Konteks Diplomatik
Macron menegaskan keputusan ini sebagai bagian dari komitmen panjang Prancis terhadap terciptanya perdamaian yang adil di Timur Tengah. Ia menyebut pentingnya solusi dua negara yang demiliterisasi dan menghormati eksistensi Israel sebagai mitra perdamaian.
Sebelumnya, Prancis juga telah menyuarakan dukungannya pada rencana rekonstruksi Jalur Gaza dan penyelenggaraan konferensi dua negara bersama Arab Saudi sebagai bagian dari proses diplomatik pasca perang.
Respons Internasional
Israel mengecam keras pengakuan ini. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat lainnya menyebutnya sebagai penghargaan untuk terorisme yang justru memperkuat Hamas dan mengancam stabilitas kawasan.
Amerika Serikat, melalui pernyataan Sekretaris Negara Marco Rubio, menyebut keputusan Prancis itu “reckless” dan merugikan upaya perdamaian, serta memberi keuntungan bagi propaganda Hamas.
Antara Dukungan dan Kepentingan Lain
Palestina, melalui pejabatnya dari Ramallah, menunjukkan sambutan positif dan menilai pengakuan Prancis sebagai terobosan strategis bagi kedaulatan dan solusi dua negara.
Hamas memuji langkah tersebut sebagai dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina. Seorang warga Gaza menyebut bahwa kabar itu membawa rasa lega di tengah penderitaan yang berkepanjangan.
Eropa, termasuk negara-negara seperti Irlandia dan Spanyol yang sebelumnya telah mengakui Palestina, menyambut langkah Macron sebagai katalis untuk memperluas dukungan terhadap solusi dua negara.
Dampak Potensial
Pengakuan ini bisa menjadi momentum bagi negara-negara G7 lain untuk mengikuti langkah Prancis, meski kemungkinan efeknya terhadap realitas Gaza saat ini masih terbatas.
Namun, keputusan ini juga meningkatkan ketegangan diplomatik Israel memberikan isyarat pembalasan berupa potensi penurunan kerja sama intelijen, sementara AS mengkritik keras arah kebijakan tersebut. (*)
