JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendesak aparat memperketat pengawasan distribusi beras subsidi menyusul terungkapnya praktik oplosan beras program SPHPpraktik oplosan beras program SPHP oleh sejumlah oknum pelaku usaha.
Amran menuturkan, pihaknya bersama tim tengah menyelidiki pelanggaran distribusi beras SPHP. Ia menyebutkan, modus pengoplosan menjadi beras premium telah merugikan negara dalam jumlah besar dan berpotensi terus membengkak.
“Sebagian besar beras SPHP dioplos. Hanya 20 persen dijual sesuai aturan, sisanya 80 persen dijadikan beras premium. Ini praktik curang yang membebani negara,” ungkap Amran, Rabu (17/7/2025).
Ia memperkirakan, jika praktik ini terus dibiarkan, kerugian negara bisa melewati Rp100 triliun dalam jangka lima hingga sepuluh tahun.
“Angkanya bisa lebih dari Rp100 triliun. Tahun ini saja potensi kerugiannya Rp99 triliun. Ini harus segera dihentikan,” tegasnya.
Amran menekankan bahwa penyelidikan sudah berlangsung dan pihaknya menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Ia juga mengingatkan, tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat akan terus menjadi korban dari sistem distribusi pangan yang bocor.
