Jakarta, Elaborasinews.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Sidang Isbat yang menegaskan bahwa posisi bulan baru (hilal) di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria visibilitas yang disyaratkan secara syariat maupun sains.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa ketetapan ini diambil setelah menerima laporan dari 96 titik pemantauan di seluruh provinsi. “Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat yang melihat hilal, disepakati bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis,” ujar Menag dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/02/2026).
Secara teknis, tim pakar astronomi Kemenag memaparkan bahwa pada Selasa petang, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk, yakni antara -2 derajat hingga -0,9 derajat. Kondisi ini jauh di bawah kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Karena hilal mustahil teramati, pemerintah menggunakan metode istikmal, yakni menggenapkan jumlah hari pada bulan Syakban menjadi 30 hari. Proses Sidang Isbat ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar falak, hingga lembaga negara seperti BMKG dan BRIN, guna memastikan keputusan memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Penetapan pemerintah kali ini berbeda dengan langkah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memulai puasa satu hari lebih awal, yakni pada Rabu, 18 Februari 2026. Perbedaan ini bukan sekadar masalah tanggal, melainkan refleksi dari perbedaan metodologi yang digunakan.
Muhammadiyah konsisten menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal dengan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Metode ini memberikan kepastian penanggalan lebih dini berdasarkan perhitungan matematis tanpa bergantung pada keterlihatan mata. Sebaliknya, pemerintah mengintegrasikan hisab (perhitungan) dengan rukyat (pengamatan fisik), sebuah pendekatan yang mengutamakan konfirmasi lapangan sebelum mengambil keputusan hukum (isbat).
Bagi masyarakat, perbedaan awal Ramadan ini menuntut sikap toleransi yang tinggi. Dampak langsungnya terasa pada persiapan logistik dan aktivitas sosial-keagamaan. Meski hari memulai puasa berbeda, jadwal libur nasional dan cuti bersama biasanya tetap mengacu pada kalender pemerintah, sehingga sinkronisasi kegiatan publik perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha dan pengambil kebijakan lokal.
Keputusan Sidang Isbat ini memberikan kepastian bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa secara khusyuk. Pemerintah mengimbau agar perbedaan awal Ramadan tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan menjadi ruang ijtihad yang dihormati sebagai kekayaan khazanah keislaman di Indonesia. Fokus utama publik kini beralih pada kesiapan menjaga stabilitas harga pangan dan keamanan selama bulan suci berlangsung.*
