Oleh: Rahmadina
(Kader HMI Cabang Palu)
Keterlibatan perempuan dalam dunia politik Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan. Salah satunya adalah aturan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Namun, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa perempuan benar-benar memiliki peran yang kuat dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan politik.
Jika dilihat dari sisi kuantitas, jumlah perempuan yang duduk di parlemen memang mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan ini belum sepenuhnya mencerminkan representasi perempuan secara menyeluruh. Banyak politisi perempuan berasal dari kalangan tertentu, seperti keluarga elite politik atau kelompok dengan modal ekonomi besar. Kondisi ini membuat representasi perempuan sering kali tidak mewakili realitas dan kepentingan perempuan dari berbagai latar belakang sosial.
Budaya patriarki yang mengakar kuat masih menjadi penghalang utama. Perempuan kerap dipersepsikan kurang mampu memimpin, dianggap lemah, atau tidak cukup rasional dalam mengambil keputusan politik. Pandangan seperti ini tidak hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga hidup dalam tubuh partai politik itu sendiri. Akibatnya, perempuan sering dijadikan pelengkap administratif dalam pencalonan, bukan sebagai figur yang benar-benar dipersiapkan untuk memegang posisi strategis.
Selain itu, pembahasan mengenai representasi perempuan sering kali terfokus pada pemenuhan angka kuota semata. Padahal, kehadiran perempuan di ruang politik seharusnya diiringi dengan pemahaman dan komitmen terhadap isu-isu kesetaraan gender. Tidak semua perempuan yang terjun ke politik otomatis memperjuangkan kepentingan perempuan. Tanpa kapasitas, kesadaran, dan keberpihakan yang jelas, representasi tersebut berpotensi kehilangan substansi.
Meski demikian, peran perempuan dalam politik tetap sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Pengalaman hidup perempuan yang beragam memungkinkan lahirnya kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga. Ketika perempuan memiliki ruang dan dukungan yang setara, kontribusi mereka dapat memperkaya kualitas demokrasi.
Ke depan, upaya meningkatkan representasi politik perempuan tidak cukup hanya berhenti pada aspek jumlah. Diperlukan perubahan yang lebih mendasar, mulai dari pendidikan politik bagi perempuan, penguatan kapasitas kepemimpinan, hingga pembenahan budaya politik yang selama ini cenderung maskulin. Partai politik juga perlu memandang perempuan sebagai aktor politik yang memiliki potensi dan kapasitas, bukan sekadar alat untuk memenuhi persyaratan elektoral.
Dengan demikian, representasi perempuan dalam politik seharusnya dimaknai sebagai upaya menghadirkan suara dan kepentingan perempuan secara nyata dalam kebijakan publik. Tanpa hal tersebut, kehadiran perempuan di panggung politik hanya akan bersifat simbolis dan belum mampu membawa perubahan yang berarti bagi demokrasi Indonesia.
